MEWUJUDKAN DEMOKRASI E KONOMI DENGAN KOPERASI

Politik Indonesia menganut paham demokrasi, yaitu kedaulatan ada di tangan
rakyat, demikian pula ekonominya, Indonesia adalah negara penganut faham
demokratis. Tampaknya para pendiri Republik kita ingin menyatakan bahwa demokrasi
politik saja tidak mencukupi karena harus disertai demokrasi ekonomi. Dengan
demokrasi ekonomi ingin dijamin bahwa negara tidak akan berbelok dari arah yang
menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi ekonomi
dalam sistem perekonomian Indonesia secara tegas dirumuskan dalam pasal-pasal
UUD 1945 khususnya Pasal 33.
• Reformasi yang saat ini terus berjalan belum tampak sepenuhnya diikuti dalam
bidang ekonomi. Pendekatan trickle down effect dirasakan masih menjadi alurkebijakan pembangunan ekonomi hingga sampai saat ini. Akses dan sumber daya yang
besar masih dialamatkan kepada segelintir usaha besar. Sedang usaha kecil,
menengah, dan koperasi –dimana sebagian besar aktivitas ekonomi rakyat beradamasih
tetap bergelut dengan masalah lama. Implikasi dari belum tersentuhnya aktivitas
ekonomi rakyat secara memadai, terlihat dari kesenjangan pendapatan masyarakat
antar daerah, antar sektor, dan antar wilayah
• Peningkatan kesejahteraan rakyat memang layak dan sah untuk dapat dijadikan
barometer barlangsung tidaknya proses demokrasi dalam bidang ekonomi. Bahkan
seorang ekonom penerima nobel sekelas Amartya Sen (2000) telah jelas melukiskan
kata kunci demokrasi sebagai koridor utama dalam memahami persoalan kemiskinan.
Pemikiran Amartya Sen juga telah menginspirasi banyak pemikiran tentang bagaimana
memahami miskinnya demokrasi yang lebih sering melahirkan ketidakadilan ketimbang
keadilan. Hadirnya ketidakadilan sebagai kelanjutan dari tidak berjalannya demokrasi
menjadi sulit disanggah, dan menyuburkan ragam bentuk kemiskinan. Kemiskinan
secara ekonomi sulit dibantah juga berhubungan erat dengan maju mundurnya proses
demokrasi dalam arti sesungguhnya. Minimnya suara masyarakat miskin dalam
menyampaikan aspirasinya, bisa berakibat terdilusinya sasaran banyak programprogram
pembangunan ekonomi.
• Pengalaman dan banyak literatur menunjukkan betapa demokrasi dipertentangkan
dengan stabilitas dan kemajuan ekonomi pada tahun-tahun awal setelah perang dunia
kedua. Betapa banyak pemikiran di negara berkembang mengarah pada perlunya
pemerintah yang “kuat” (baca: tidak perlu demokratis), untuk menjamin stabilitas dan
membawa kemajuan. Pertumbuhan ekonomi tanpa demokrasi tidak akan berjalan
secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan oleh pengalaman negara-negara komunis, dan
perjalanan bangsa kita sendiri. Juga pertumbuhan ekonomi dalam sistem yang tidak
mengindahkan partisipasi politik rakyat, cenderung menghasilkan kesenjangan, yakni
kesenjangan antara yang memperoleh kesempatan dan tidak memperoleh kesempatan
dalam sistem yang tertutup.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: