IMPLEMENTASI DEMOKRASI EKONOMI DI INDONESIA

Mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi tidak semudah
membalik telapak tangan. Sebab, demokrasi ekonomi adalah
ekonomi yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap
pelaku ekonomi untuk mencapai tujuannya.1 Karena itu, sampai
sekarang, refleksi dari demokrasi ekonomi belum dapat dicapai
sepenuhnya. Belum sepenuhnya demokrasi ekonomi dilakukan,
menjadikan pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu senantiasa
mengalami pembaruan dan penyempuranaan dari waktu ke waktu,
sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat.
Upaya terus menerus untuk mencapai tingkat demokrasi yang
paling optimal dalam pembangunan ekonomi, menuntut adanya
koreksi yang berkelanjutan secara obyektif dalam prakek dan
pelaksanaan demokrasi ekonomi itu sendiri. Hal tersebut terutama
dalam proses pembangunan ekonomi bangsa. Apakah praktek dan
pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ini sudah sesuai dan
mencapai bentuk yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai
demokrasi di dalamnya atau belum? Apakah sudah mantap atau
belum? Kedua pertanyaan tadi menjadi alat ukur yang harus selalu
dijawab. Perkembangan inilah yang harus dipantau dan dievaluasi
secara terus menerus, kemudian dikoreksi dan disempurnakan.
Dari hasil pengamatan empiris, dapat diungkapkan bahwa
secara umum pembangunan ekonomi telah dapat dirasakan
hasilnya. Walaupun, diakui masih terdapat beberapa kekurangan
antara lain kesenjangan ekonomi antar pelaku, antar wilayah, antar
sektor, dan antar kelompok pendapatan. Konstitusi maupun GBHN
sebenarnya telah memberikan arahan yang cukup jelas ke mana
tatanan perkembangan ekonomi kita seyogyanya akan dibawa.
Pertumbuhan yang dipadukan dengan pemerataan sejak semula
merupakan tujuan yang ingin dicapai. Pemikiran yang demikian
menghendaki adanya mekanisme yang jelas tentang bagaimana
faktor produksi dimanfaatkan untuk mencapai hasil produksi yang
tinggi, yang diperlukan bagi kemakmuran rakyat. Lebih-lebih kita
dihadapkan pada berbagai keterbatasan ketersedian faktor
produksi.
Secara tradisional hasil produksi merupakan fungsi dari tiga
faktor, yaitu: [1] ketersediaan tenaga kerja, [2] ketersediaan
modal, dan [3] ketersediaan teknologi. Untuk faktor yang pertama
kita memiliki ketersediaan yang sangat terbatas. Kegiatan produksi
pada akhirnya haruslah dapat mencapai kombinasi yang optimumdari ketersediaan ketiga faktor produksi tersebut. Sehingga dapat
mencapai tingkat produksi yang paling maksimal.
Di sisi lain, pertumbuhan juga sangat ditentukan oleh sifat
permintaan. Permintaan yang semakin meningkat terhadap barang
dan jasa secara otomatis akan semakin meningkatkan pemenuhan
terhadap barang-barang produksi tersebut. Meningktanya
permintaan dapat dijadikan indikasi adanya peningkatan
kemampuan atau daya beli masyarakat yang disebabkan oleh
meningkatnya tingkat pendapatan mereka. Meningkatnya tingkat
pendapatan merupakan syarat utama adanya kemakmuran yang
makin membaik dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya
permintaan terhadap barang produksi menuntut adanya peningkatan
kapasitas produksi, yang dapat dipenuhi dengan memperluas
kegiatan produksi dengan membuka lapangan kerja baru. Semakin
meluasnya lapangan kerja baru akan semakin meningkatkan
penyerapan tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah
pengangguran dan meningkatkan meningkatkan jumlah penduduk
yang berpendapatan tetap [membaik].
Secara teoritis, meningkatnya jumlah penduduk yang
berpendapatan membaik merupakan pangsa pasar yang potensial
bagi barang-barang produksi maupun bagi peningkatan modal untuk
memperbesar skala produksi itu sendiri. Perkembangan pemikiran
terakhir menyatakan bahwa negara yang ingin mencapai tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi haruslah secara konsisten
berorientasi pada perdagangan internasional.
Pemikiran itu tentu saja valid. Namum demikian sangat
sering kita saksikan industri yang sejak awal berorientasi pada pasar
internasional ternyata dipaksa untuk mawasdiri sebelum sempat
berlomba. Penyebabnya karena tidak memiliki pengalaman yang
cukup, yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk membangun
efisiensi yang diperlukan dalam kompetisi ekonomi dunia yang
semakin hari semakin bersaing dengan ketat. Menengok pengalaman
negara lain, kita menemukan fakta bahwa negara-negara yang
memiliki dukungan pasar domestik yang kuat seperti Cina misalnya,
ternyata mampu menumbuhkan pengusaha-pengusaha lokal yang
kini mampu mencapai taraf internasional. Pengalaman yang
mendalam di pasar domestik yang kuat menjadi modal dasar bagi
mereka untuk bersaing di pasar internasional.
Dalam berbagai hal, misalnya dengan dukungan pasar
domestik yang cukup kuat, sebenarnya Indonesia juga berpeluang
seperti itu. Kenyataan demikian mengharuskan kita untuk berpikir
ulang. Bahwa betapapun dalam memasuki pasar global yang sangat
kompetitif, kita harus berangkat dari keunggulan-keunggulan
domestik sebagai dasar pijak kita untuk membangun daya saing.
Keunggulan domestik itu tidak lain adalah ketersediaan faktor
produksi dan pasar yang kita miliki secara relatif berlimpah. Secara
konsepsional demokrasi ekonomi tidak bertentangan bahkan selaras
dengan konsepsi membangun daya saing. Oleh karena itu
membangun demokrasi ekonomi haruslah berlandaskan keunggulankeunggulan
yang dimiliki secara domestik. Sementara secara
8
operasional dimensi demokrasi ekonomi berkaitan dengan
pertanyaan-pertanyaan berbagai mekanisme pemanfaatan sumber
daya [faktor produksi]. Bagaimana alokasinya? Bagaimana modus
partisipasi rakyat? Bagaimana dengan konsep pasar?
Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas
mengamanatkan bahwa asas dan sendi dasar perekonomian nasional
harus dibangun sebagai uasaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal
ini berarti pula bahwa perekonomian nasional harus dibangun
berdasarkan demokrasi ekonomi, di mana kegiatan ekonomi pada
intinya dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk sebesarbesarnya
kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pembangunan
bidang ekonomi juga menghendaki adanya ciri kerakyatan yang
jelas. Selanjutnya GBHN 1993 menyatakan bahwa pembangunan
ekonomi kerakyatan yang dimaksud menginginkan adanya partisipasi
yang luas dari seluruh masyarakat baik dalam hal ikut serta di dalam
proses pembangunan ekonomi itu sendiri maupun dalam hal ikut
serta di dalam menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi
terebut.
Dalam pembangunan ekonomi, harus dihindari adanya neoliberalisme
dan etatisme yang dapat menyebabkan terjadinya
persaingan yang tidak wajar dan saling mematikan antar pelaku
ekonomi. Oleh karenanya secara tegas, UUD 1945 dan GBHN
menggariskan tentang perlunya pemihakan kepada upaya
memberdayakan ekonomi rakyat yang diarahkan pada upaya
mempercepat pembangunan koperasi dan usaha kecil sebagai wadah
kegiatan ekonomi rakyat banyak. Bertitik tolak dari arahan UUD
1945 dan GBHN tersebut, pembangunan koperasi dan pengusaha
kecil perlu terus ditingkatkan dan makin diarahkan untuk
mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri
serta pengusaha kecil yang unggul sebagai pelaku ekonomi rakyat di
semua kegiatan perekonomian nasional.
Tujuan yang ideal ini sulit diwujudkan jika tidak diikuti
dengan kebijakan alokasi sumber daya nasional yang adil. Bertolak
dari pengalaman negara-negara lain manakala penguasaan faktor
produksi lebih terkonsentrasi pada sejumlah kecil kelompok, maka
dalam kebanyakan kasus proses pemerataan kemakmuran
berlangsung agak lambat atau bahkan terhambat. Karena itu
sesungguhnya pemerataan kemakmuran lebih ditentukan oleh sifat
penguasaan faktor produksi. Yang menjadi pertanyaan adalah
bagaimana kita dalam mengalokasikan faktor produksi tersebut?
Sejak semula kita telah mengakui bahwa mekanisme pasar
merupakan suatu cara untuk mencapai maksud tersebut. Kita
mempercayai bahwa pada suatu tingkat kewajaran tertentu hukum
penawaran dan hukum permintaan merupakan cara yang efisien
untuk mendorong proses alokasi sumber daya yang efektif. Pasar
yang dapat bersaing secara sempurna akan mampu mendistribusikan
faktor produksi secara adil dan selanjutnya hasil-hasilnya dapat
memberikan kemakmuran yang tinggi dan merata kepada seluruh
lapisan masyarakat, bukan orang-seorang atau kelompok. Namun
9
demikian dalam prakteknya kita juga menyadari adanya berbagai
ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Untuk mewujudkan pasar
yang sempurna diperlukan beberapa persyaratan diantaranya:
adanya sejumlah pembeli dan penjual yang seimbang sehingga tidak
ada pelaku ekonomi di pasar yang dapat mempengaruhi harga;
adanya kebebasan masuk dan keluar atau ke dan dari pasar; barang
dan jasa yang diperdagangkan relatif homogen; informasi dapat
diterima secara sempurna oleh semua pelaku ekonomi di pasar; dan
adanya kelancaran mobolitas sumberdaya manusia.
Dalam kenyataannya berbagai persyaratan ini sulit dipenuhi,
sehingga pasar yang ideal tersebut tidak terwujud. Sebaliknya, di
sana sini terjadi distorsi. Akibatnya bukan pemerataan yang kita
dapatkan melainkan pemusatan ekonomi. Pemusatan ekonomi
dalam banyak kasus membawa dampak negatif. Ada kecenderungan
mengarah pada praktek-praktek ekonomi anti kompetisi, misalnya
penetapan harga lebih tinggi dengan penawaran barang dan jasa
lebih sedikit, timbulnya praktek-praktek bisnis yang eksklusif,
praktek-praktek diskriminasi harga, maupun praktek-praktek anti
kompetisi lainnya. Kondisi semacam ini, sebagaimana juga
pengalaman negara lain, akhirnya mengundang keterlibatan negara.
Jika suatu faktor produksi sangat terkonsentrasi pada suatu
kelompok kecil, yang karenanya mengakibatkan kesenjangan di sisi
pemerataan, maka negara mempunyai kewenangan untuk mengatur
mekanisme alokasi yang lebih benar. Pada cabang-cabang produksi
yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bahkan
secara langsung negara dapat bersifat monopoli. Namun monopoli
demikian merupakan bentuk monopoli yang diatur, misalnya
patokan harganya harus cukup rendah agar terjangkau rakyat
banyak, dan jumlah barangnya cukup besar sehingga dapat
memberikan pelayanan kepada sebagian besar masyarakat.
Jelaslah bahwa di dalam demokrasi ekonomi, tujuannya
adalah kemakmuran rakyat secara keseluruhan, di mana rakyat
mempunyai hak untuk memiliki peluang ekonomi yang sama dan
terlibat langsung dalam proses produksi maupun dalam menikmati
hasil-hasilnya. Dalam demokrasi ekonomi, penguasaan faktor
produksi yang adil dan merata sangat penting. Mekanisme alokasi
faktor produksi itu dilakukan dengan menggunakan kekuatan pasar
yang dikelola oleh negara.
Antara demokrasi ekonomi dan ekonomi rakyat merupakan
dua konsep yang menyatu. Salah satu pra-syarat pokok dari
demokrasi ekonomi adalah keterlibatan rakyat banyak. Ekonomi
yang melibatkan rakyat banyak adalah ekonomi rakyat. Karena itu
operasionalisasi demokrasi ekonomi pada dasarnya merupakan
upaya mewujudkan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat bukan
merupakan suatu gagasan baru, bukan pula dimaksudkan untuk
menyusun suatu sistem ekonomi tersendiri. Gagasan ekonomi rakyat
adalah suatu rumusan interpretasi dari cita-cita pembangunan untuk
mencapai tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya dan seadiladilnya
bagi seluruh rakyat, bukan orang-seorang atau kelompok
tertentu.
10
Para pendiri republik ini telah meletakan dasar-dasar yang
jelas. Dilihat dari faktor sejarah, bahwa para pendiri negara ini
merumuskan dasar-dasar negara dilatarbelakangi oleh situasi
adanya kesenjangan yang dalam antara lapisan atas yang lebih
beruntung dengan sejumlah besar lapisan bawah yang kurang
beruntung pada waktu itu. Tugas kita adalah menafsirkan kembali
dan menterjemahkan rumusan dasar tersebut dalam bentuk aksiaksi
kekinian sesuai masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini.
Dalam hal ini tentu kita tidak dapat menghindar diri dari tugas
untuk memusatkan perhatian kita pada perbaikan nasib rakyat
banyak yang kurang beruntung itu. Hal ini membawa konsekuensi.
Baik strategi maupun program pembangunan, harus memusatkan
dana dan daya pada perbaikan nasib rakyat yang berada dalam
keadaan materiil maupun spirituil agak terbelakang.
Namun harus dicatat bahwa pemusatan dana dan daya
demikian tidak dimaksudkan untuk mematikan pengusaha besar,
karena keberadaan usaha besar sebenarnya dapat berperanserta
dalam proses perbaikan nasib rakyat yang menjadi pelaku usaha
kecil dan koperasi. Misalnya dengan membuka peluang
keikutsertaan usaha kecil dan koperasi ke dalam lingkaran kegiatan
produksinya melalui kerjasama kemitraan dan sebagainya, sehingga
usaha kecil dan koperasi dapat menyalurkan produksinya dan
meningkatkan pendapatannya. Ini adalah salah satu bentuk
pemberian peluang kepada wadah ekonomi rakyat untuk ikut serta
aktif dalam proses produksi dan menikmati hasil-hasilnya.
Dengan demikian pemusatan dana dan daya dimaksud lebih
diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan usaha kecil dan
koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat dalam kegiatan
pembangunan ekonomi nasional. Pada umumnya kelemahan usaha
kecil terletak pada lemahnya modal, pengalaman pasar yang minim
dan dukungan sumber daya manusia yang lemah. Penghapusan
kelemahan-kelemahan inilah yang harus menjadi arah pemusatan
dana dan daya dimaksud. Dengan kuatnya modal, membaiknya
pengalaman pasar dan berkwalitasnya sumber daya manusia pelaku
usaha kecil dan koperasi yang menjadi wadah ekonomi rakyat,
penguasaan faktor-faktor produksi diharapkan dapat lebih
terdistribusikan secara adil dan merata. Dan selanjutnya mekanisme
persaingan bebas pasar antara pelaku ekonomi dapat lebih
berlangsung secara seimbang dan tidak monopolistik. Sehingga
ketersediaan barang produksi di pasaran dan tingkat harga dapat
lebih terjangkau sesuai daya beli masyarakat luas.
Kondisi demikian adalah syarat mutlak terlaksananya
demokrasi ekonomi yang bertujuan mencapai sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, melalui kegiatan ekonomi yang melibatkan
partisipasi rakyat banyak, baik dalam prosesnya maupun menikmati
hasil-hasilnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: