Budaya politik atau moralitas politik

PADA saat orang mulai berbicara tentang perlunya reformasi sistem politik, ada juga yang mencoba bersuara lain. Dikatakan misalnya bahwa daripada berbicara tentang reformasi sistem politik lebih realistis memikirkan pembaruan budaya politik. Dalam diskusi akademis, istilah budaya politik kadangkala menimbulkan sinisme. Dianggap budaya politik tidak lebih dari sekadar argumen dan dalih ilmiah untuk membenarkan praktek politik yang sedang berjalan. Sinisme tersebut tentulah ada sebab-musababnya. Salah satunya ialah karena budaya politik tidak lain dari nilai dan kebiasaan yang berkembang di kalangan elite politik, dan menjadi semacam subkultur dalam kalangan ini. Masalahnya timbul karena nilai-nilai dan kebiasaan tersebut dianut oleh sekelompok orang yang relatif berkuasa dan berpengaruh secara politik. Akibatnya, nilai-nilai, pandangan, kebiasaan dan tingkah laku kelompok sosial ini dengan mudah menyebar, diikuti dan diterima oleh kalangan masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, kalau dalam bidang ekonomi gaya hidup kelas menengah kota mudah menjalar dan ditiru oleh strata sosial lainnya (juga kalau pendapatan mereka sebenarnya tidak mencukupi untuk membiayai gaya hidup tersebut), maka budaya politik adalah semacam “gaya hidup” dalam bidang politik yang dengan mudah menular kepada warga negara biasa yang tidak menjadi bahagian dari elite politik (meskipun tingkah laku tersebut tidak selalu disetujuinya secara sadar). Kesulitannya ialah bahwa dalam meniru sebuah tingkah laku politik, orang kebanyakan lebih mengandalkan mata daripada telinga. Apa yang dilihatnya dengan mata kepala lebih dipercayai dan lebih cepat ditiru daripada apa yang didengarnya melalui ajaran-ajaran dan penataran-penataran resmi. Di sinilah kesulitan yang akan dihadapi oleh para petinggi politik kita sebagai anggota elite politik. Ada semacam kepercayaan dalam kalangan ini bahwa rakyat banyak dapat diyakinkan dengan kata-kata dan ucapan-ucapan mulia yang disampaikan dalam bentuk wejangan. Padahal yang terjadi ialah bahwa apa yang didengar akan selalu diuji kembali dengan mata kepala mereka. Kalau kemudian ternyata bahwa apa yang didengar terlalu besar bedanya dengan apa yang dilihat, maka mereka akan dengan mudah memilih meniru apa yang dilihat dan melupakan begitu saja apa yang didengar. *** DALAM menghadapi budaya politik kita mau tak mau akan berhadapan dengan sebuah dilema umum yang dihadapi dalam kebudayaan. Ada kepercayaan, yang buat sebahagian memang ditunjang oleh teori ilmu sosial, bahwa budaya politik adalah seperangkat nilai, norma dan kebiasaan yang menjadi dasar bagi tingkah laku para elite politik. Seterusnya diandaikan pula bahwa budaya politik tersebut didasarkan pada nilai-nilai budaya dominan yang sedang berlaku. Jadi berkembanglah anggapan bahwa tingkah laku politik di Indonesia misalnya haruslah didasarkan kepada nilai-nilai budaya Indonesia seperti sopan santun, kesediaan menggunakan cara-cara yang tidak menyakitkan perasaan dalam menyatakan perbedaan pendapat, kesediaan untuk berkorban bagi kepentingan umum yang lebih besar, dan hormat kepada kekuasaan dan kepada mereka yang memangku kekuasaan. Yang dilupakan dalam pembicaraan tentang budaya politik ialah bahwa kebudayaan tidaklah hanya berisikan nilai-nilai dan norma-norma, tetapi sekaligus memberi kemungkinan yang sama besarnya bahwa nilai dan norma tersebut diselewengkan untuk kepentingan ekonomi, kepentingan kekuasaan atau kepentingan lainnya, di mana penyelewengan tersebut juga dengan mudah dilakukan atas nama nilai-nilai budaya yang sama. Secara teoretis dapatlah dikatakan dengan sederhana: budaya politik tidak sekadar menjadi dasar bagi tingkah laku politik tetapi juga dibentuk dan diberi wujud nyata oleh tingkah laku politik. Hubungan antara budaya politik dan tingkah laku politik bukanlah bahwa yang pertama mempengaruhi yang kedua, tetapi juga bahwa tingkah laku politik mempengaruhi wujud dan sifat budaya politik. Ini berarti, tingkah laku politik yang bersih akan menghasilkan budaya politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, dan sebaliknya tingkah laku politik yang korup akan menghasilkan budaya politik yang dengan mudah memaafkan (dan pada akhirnya membenarkan), berbagai penyelewengan. *** PADA titik itulah terlihat bahwa budaya politik pada dasarnya suatu pengertian yang deskriptif. Dia hanya melukiskan segala apa yang terjadi dalam tingkah laku politik, tanpa terlalu menghiraukan apakah tingkah laku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatif. Maka pertanyaan yang pantas dan perlu diajukan ialah: kalau budaya politik sudah terlalu jauh dari norma-norma politik yang umum, bagaimana kita dapat meninjaunya kembali? Salah satu jalan keluar yang bisa diusulkan di sini ialah bahwa kita sebaiknya berhenti (untuk sementara waktu) berbicara tentang budaya politik dan kembali berpikir tentang moralitas politik. Kita harus bertanya lagi dengan penuh kesungguhan: apa yang dimaksudkan dengan nilai-nilai sopan santun? Apakah dengan itu barangkali hanya dimaksudkan hormat kepada mereka yang memangku kekuasaan, dan bukannya juga hormat dan kesantunan terhadap hak-hak orang-orang kecil yang telah memberikan kekuasaan tersebut kepada para elite politik? Apa pula yang dimaksudkan dengan cara-cara yang tidak menyakitkan perasaan? Perasaan siapa yang sebenarnya disakiti dan perasaan siapa yang tidak disakiti? Apa pula yang kita maksudkan dengan kepentingan umum? Dalam kaitan ini ada beberapa hal yang barangkali boleh dianggap tetap dan baku. Persatuan nasional misalnya adalah perkara yang tidak pernah boleh dipermainkan. Tetapi dalam bidang ekonomi, kepentingan umum itu kepentingan siapa? Bolehkah kita menyusun kriteria tentang apa yang dinamakan kepentingan umum? Tidaklah berlebihan kalau timbul harapan bahwa para wakil rakyat memberi sedikit waktu dan perhatian meninjau kembali masalah tersebut. Hal ini amat penting untuk menimbulkan kembali kepercayaan yang demikian mendasar bahwa politik di Indonesia adalah suatu hal bermartabat yang berdiri di atas moralitas politik yang bisa dipertanggungjawabkan. *** PERSOALAN budaya politik ini menjadi jauh lebih penting dalam suatu masyarakat yang pada umumnya masih bersifat paternalistis seperti kebanyakan komunitas di Indonesia, di mana hubungan antara anggota masyarakat masih didasarkan pada pola patron-klien. Dalam pola ini tingkah laku orang kecil akan banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka yang dianggap menjadi panutan, tanpa mempersoalkan sendiri apakah yang dilakukan oleh panutan mereka itu benar atau tidak. Di situlah terdapat suatu titik yang amat rapuh. Karena, kalaulah model ini disederhanakan, maka hanya ada dua pilihan. Pertama, kelompok yang dianggap menjadi panutan diharap bertingkah laku benar sehingga tingkah laku para pengikutnya akan benar. Kalau panutan bertingkah laku sembarangan maka hal yang sama akan ditiru dengan segera oleh para pengikutnya. Di sini elite politik diandaikan juga menjadi semacam elite secara moral, dan para pengikutnya dianggap mempunyai ketergantungan moral. Kedua, tidak ada kelompok yang dianggap menjadi panutan, karena baik para elite politik maupun warga negara biasa diandaikan bertingkah laku menurut moralitas politik yang ditentukan oleh hukum dan sensibilitas politik. Jadi kalau seandainya pun elitenya memperlihatkan tingkah laku yang tidak pantas, hal itu tidak serta-merta ditiru begitu saja oleh rakyat kebanyakan. Elite politik tidak dengan sendirinya menjadi juga elite secara moral, sedangkan warga negara biasa dianggap mempunyai kematangan moral. Malahan dianggap bahwa elite politik yang mempunyai kekuasaan yang besar lebih mudah pula tergoda untuk melakukan penyelewengan, sementara rakyat kecil lebih kecil godaannya karena kesempatan untuk menyeleweng pun lebih kecil. Asumsi demokratis mengenai kontrol sosial bersumber dari pandangan mengenai egalitarianisme moral ini. Dalam suatu masyarakat dengan pola dasar patron-klien, suatu budaya politik yang baik sangat tergantung kepada tingkah laku elite politiknya. Masalahnya kemudian: apa yang dianggap sebagai tingkah laku politik yang dapat dijadikan panutan? Ada banyak kemungkinan, tetapi di sini hanya diajukan dua kemungkinan yang menurut pertimbangan penulis cukup sering dihadapi dalam kehidupan politik. Pertama, tingkah laku politik didasarkan pada apa yang dinamakan kepantasan politik (political propriety). Kedua, tingkah laku politik didasarkan pada moralitas politik (political correctness). Perbedaan utamanya ialah bahwa pertimbangan pertama pada dasarnya bersifat estetis. Yang mendapat tekanan di sana adalah kepantasan, keindahan, kepatutan tingkah laku. Sedangkan yang kedua adalah suatu pertimbangan etis. Yang ditekankan adalah apakah tingkah laku politik dapat dibenarkan atau harus ditolak berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum dan sensibilitas politik yang dianut. Kesulitan dengan pertimbangan estetis adalah bahwa dia menjadi sangat subyektif, seperti halnya selera orang dalam mendengar musik atau memandang sebuah lukisan. Sedangkan dalam pertimbangan etis dapat dilakukan wacana untuk mencari kriteria yang dapat dipegang bersama berdasarkan alasan-alasan yang dapat didiskusikan. Untuk mengatakan secara ringkas: kalau kita selalu berpegang pada budaya politik yang menekankan estetika politik maka sulit sekali untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebiasaan dan kecenderungan yang ada dalam tingkah laku politik. Karena dalam budaya politik, suatu pola tingkah laku diterima karena sudah biasa diterima. Sebaliknya kalau kita berpegang pada moralitas politik, maka terbuka kemungkinan untuk melihat kelemahan-kelemahan budaya politik berdasarkan patokan yang disepakati. Di sini sebuah tingkah laku politik tidak diterima begitu saja karena sudah biasa diterima dalam suatu kelompok masyarakat, tetapi diterima karena dapat diterima dengan alasan-alasan yang membenarkan penerimaan tersebut. Pembaharuan sistem politik yang sekarang ramai dibicarakan rupanya hanya mungkin dilaksanakan kalau ada pergeseran yang nyata dari estetika politik kepada etika politik, yang didukung juga oleh peralihan nyata dari pemikiran yang didasarkan pada budaya politik kepada pertimbangan berdasarkan moralitas politik. Artinya suatu perangkat nilai diterima tidak sekadar diterima karena dianggap merupakan nilai-nilai kita, tetapi dia diterima menjadi nilai-nilai kita karena ada alasan dan wacana yang dapat membenarkan penerimaannya. Kalau ini tidak dilakukan maka bukan mustahil seluruh pemikiran politik akan terbawa kepada suatu logika yang aneh: nilai-nilai politik menjadi baik hanya karena nilai-nilai itu dianggap merupakan nilai budaya kita, dan seperangkat nilai yang lain menjadi jelek hanya karena dianggap bukan merupakan nilai budaya kita.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: